‘Ketersediaan infrastruktur Belum Optimal’

Penyediaan infrastruktur di Indonesia masih belum optimal dan sepenuhnya melayani kebutuhan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jaringan jalan eksisting, pemenuhan air bersih, irigasi, maupun infrastruktur lainnya. Tiga indikator yang menjadi acuan pembangunan infrastruktur yakni kebutuhan manusia, jumlah penduduk, serta aktivitas manusia itu sendiri. Demikian diungkapkan Direktur Bina Program dan Kemitraan Kementerian PU Rido Matari Ichwan dalam Talkshow “Peduli Lingkungan, Peduli Tata Ruang” di RRI Pro3 FM Jakarta (2/11).

Ditambahkan Rido, dalam membangun infrastruktur dimulai dari perencanaan tata ruang, penyusunan program, detail desain hingga penetapan biaya. Namun berbicara infrastruktur di Indonesia, merupakan yang paling rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara baik ketersediaan maupun kualitas. Hal ini lebih disebabkan masih adanya ketidakmerataan dalam penyediaan infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Deddy Koespramoedyo menambahkan, pendekatan perencanaan infrastruktur harus didasarkan atas kebutuhan dari masing-masing daerah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Kemudahan dalam penyediaan infrastruktur merupakan aspek utama penarik minat investor. Namun kualitas infrastruktur yang belum optimal dan regulasi yang ada seringkali menyulitkan investor, atau setidaknya membuat investor masih ragu untuk masuk.

Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa alkselerasi pembangunan infrastruktur merupakan hal yang amat mendesak untuk diprioritaskan. Infrastruktur yang memadai akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, imbuh Deddy.

Menurut Rido, pembangunan infrastruktur tidak serta merta dilaksanakan tanpa adanya acuan yang jelas. Dalam arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan baik nasional maupun daerah harus mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayahnya.

Selain itu, terkait infrastruktur RTRW merupakan acuan penting karena berfungsi sebagai arahan dan batasan dalam pembangunan dengan mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Selain sebagai arahan dan batasan dalam pembangunan, RTRW daerah juga memiliki peran penting dalam kerangka investasi di daerah.

“Perlu disadari selain pentingnya sinergi rencana pembangunan (RPJP dan RPJM) dengan RTRW, harus ada upaya lain untuk mendorong investasi di suatu daerah. Antara lain kepastian penegakan hukum, kemudahan pembebasan lahan, akses publik yang mudah terhadap dokumen rencana tata ruang, termasuk kreativitas dan inovasi pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan investasi di daerahnya,” ujar Rido. (nik)

Sumber : admintaru_031111
http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1770


Banjir dan Cuaca Ekstrem Akan Makin Sering Terjadi

Oleh AP, Isyana Artharini
Dikutip dari yahoonews indonesia

Banjir besar yang menghampiri Thailand, gelombang hawa panas yang mendera Rusia, sampai banjir di Texas, adalah contoh-contoh kecil dari bencana yang akan terjadi di dunia yang menghangat. Itulah peringatan yang datang dari ilmuwan iklim dan pakar bencana internasional usai bertemu di Afrika.

Panel ilmuwan tersebut menyatakan bahwa dunia harus bersiap untuk cuaca ekstrem yang tak terduga dan lebih berbahaya akibat kenaikan rata-rata suhu global. Para pakar ini khawatir, tanpa persiapan, cuaca ekstrem akan menyerang suatu wilayah, sehingga wilayah itu tidak dapat ditinggali lagi.

Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC yang pernah memenangkan Nobel Perdamaian mengeluarkan laporan khusus akan pemanasan global dan cuaca ekstrem, Jumat (18/11) setelah bertemu di Kampala, Uganda.

Inilah untuk pertama kalinya kelompok ilmuwan ini berfokus pada bahaya cuaca ekstrem seperti gelombang hawa panas, banjir, kekeringan, dan badai. Bencana-bencana yang terjadi selama ini terjadi lebih berbahaya seiring semakin meningkatnya suhu rata-rata dunia.

Contohnya, laporan ini memprediksi bahwa di Asia Tenggara — termasuk Indonesia– dengan banjirnya yang semakin besar, bahwa bencana itu akan terjadi empat kali lebih sering dari sekarang.

Selain itu, gelombang hawa panas yang biasanya terjadi satu dalam setiap generasi manusia, akan terjadi sekali tiap lima tahun pada pertengahab abad, dan setahun sekali dalam 100 tahun mendatang. Dan di beberapa tempat, seperti Amerika Latin, Afrika, dan sebagian besar Asia, gelombang hawa panas ini akan terjadi tahunan.

Dan hujan badai deras yang biasanya terjadi sekali setiap 20 tahun, kini akan terjadi semakin sering. Di sebagian besar kawasan Amerika Serikat dan Kanada, bencana itu akan terjadi tiga kali lebih sering saat pergantian abad, jika penggunaan bahan bakar fosil berlanjut dalam skala seperti sekarang.

Seorang ilmuwan menunjuk bukti bahwa kekeringan yang terjadi dan banyaknya hari dengan suhu 38 derajat Celsius di Texas dan Oklahoma sudah menjadi rekor tersendiri bulan terpanas di Amerika Serikat.

“Saya rasa sudah saatnya kita sadar,” kata salah satu penulis laporan penelitian ini, David Easterling, kepala bagian penerapan iklim global di Kantor Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS. “Kemungkinan bencana-bencana ini terjadi lebih sering di masa depan akan lebih besar.”

Laporan ini juga menyebutkan bahwa para pemimpin dunia harus bersiap lebih baik untuk cuaca ekstrem.

“Kita harus khawatir,” kata salah satu penulis utama laporan ini, Maarten van Aalst, direktur Pusat Iklim Palang Merah/Bulan Sabit Merah di Belanda. “Dan kira harus meresponnya dengan mengantisipasi bencana dan mengurangi risiko sebelum terjadi, daripada menunggu dan menyelamatkan orang sesudahnya…Risiko bencana sudah meningkat secara dramatis.”

Ilmu pengetahuan sudah berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir sehingga kini ilmuwan dapat merunut kenaikan kejadian cuaca ekstrem dengan pemanasan global, kata penulis lain laporan ini Thomas Stocker di University of Bern.

Ringkasan laporan berisi 29 halaman ini akan disempurnakan dalam beberapa bulan ke depan. Laporan juga menyatakan bahwa bencana di satu daerah akan semakin buruk sampai-sampai ada wilayah yang harus ditinggalkan. Kawasan-kawasan tersebut kemungkinan terjadi di negara miskin, menurut van Aals.

Tetapi, para penduduk kota juga harus waspada, bisa saja sebuah kota harus pindah karena cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut (juga akibat pemanasan global) akan menenggelamkan sebuah kota.

Panel ilmuwan ini dibentuk oleh PBB dan Organisasi Meteorologi Dunia. Dalam laporan tahunan mereka sebelumnya, IPCC hanya menyebut sekilas soal cuaca ekstrem. Kali ini, para ilmuwan memutuskan untuk menyoroti apa yang menjadi penyebab semakin seringnya terjadi cuaca ekstrem. (AP)

sumber:
http://id.berita.yahoo.com/banjir-dan-cuaca-ekstrem-akan-makin-sering-terjadi.html


Planner dan Masalah Alam

Musim hujan di Indonesia. Apa masalah prkotaan yang paling banyak terjadi? Banjir, dan lumpuhnya transportasi.
Dampak musim hujan seperti banjir, genangan air, rob, semua itu tidak lepas dari ‘dosa perencana’. Hal ini tdk semata hanya karena perubahan iklim. Penataan ruang yg salah turut berkontribusi terhadap hal-hal seperti banjir dan genangan air di titik-titik perkotaan. Banyak peruntukan lahan yg salah penggunaan.
Aturan kawasan budidaya, kawasan lindung, daerah terbangun, daerah resapan boleh jadi ada. Implementasi? Masih banyak pelanggaran tata guna lahan. Planner memang tidak bisa melawan gejala alam, tapi paling tidak seharusnya planner meminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin timbul, bukan memperparah. Ini adalah hal ideal yang seharusnya dilakukan planner terkait kondisi alam tersebut, tapi pada kenyataannya bencana alam memang tidak dapat dihindari, namun tidak ada salahnya merencanakan untuk langkah antisipasi dan tidak justru berkontribusi memperburuk kondisi alam yang ada.
Kompromi tata ruang seharusnya tidak lagi mengorbankan kestabilan alam. Daerah resapan yg sudah minim sering dikalahkan oleh kepentingan ekonomi atau politis. Pemerintah seringkali tidak tegas terhadap izin mendirikan bangunan yang tidak jarang ditemukan pendirian bangunan-bangunan di atas lahan yang seharusnya berfungsi menjadi daerah resapan.

Semoga trend ‘green’ dan ‘sustainable’ sekarang ini bukan hanya sekedar trend, tapi lebih kepada kebutuhan.

RT @andryan_wikra: Jg bkn skdr wacana dan tagline politis , tapi aksi nyata RT @ilmutatakota: re: ‘green’ dan ‘sustainable’ adl kebutuhan

RT @ilmutatakota: Dan kesadaran smw stakeholders RT @ank_giet: Berharap msy sadar akan pentingnya daerah resapan,terutama di kota2 besar cc: @ilmutatakota

RT @agoyprayoga: @ilmutatakota bnyk jg yg ‘mengemas’ program/project dgn sebutan ‘green’ dan ‘sustainable’, tapi tdk se’hijau’ & se’kebrlanjutan’ knyataannya. project pemerintah/ swasta yg mngusung konsep green & sustainable itu hrs bnar2 tau bgmn mngimplementasikan konsep dgn benar


‘URGENSI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA SEBAGAI RUANG BERMAIN ANAK DI PERKOTAAN’

Perkembangan kota yang pesat, menyebabkan banyak masalah, salah satu diantaranya adalah terjadinya perubahan fungsi lahan. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh Pemerintah kota dan pihak swasta adalah merubah fungsi ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun. Dampak dari kesemuanya itu adalah hilangnya fasilitas umum yang biasa digunakan oleh warga, salah satu diantaranya adalah hilangnya fasilitas tempat bermain anak (Saragih, 2004).
Faisal (dalam Saragih, 2004) menyatakan bahwa:
“ …Pemerintah hanya menginginkan sisi komersial dari setiap pembangunan ruang bermain itu, bukan semata-mata memberikan hak yang sepatutnya di terima masyrakat, khususnya bagi anak-anak. Sebenarnya bagi anak-anak sendiri, ada atau tidak adanya ruang bermain, tidaklah begitu menjadi masalah, sebab secara alami, mereka telah memiliki kemampuan menemukan ruang bermainnya sendiri, tetapi masalahnya ruang bermain itu kondusif atau tidak adalah tanggung jawab orang dewasa…”
Pemerintah dan sebagian masyarakat menganggap bahwa ruang terbuka sebagai tempat bermain bukanlah sesuatu hal yang penting. Bahkan beberapa fakta menunjukan akibat dari perkembangan kota maka ada kecenderungan untuk melakukan perubahan fungsi ruang, dan yang paling sering terkena dampaknya adalah ruang bermain (Saragih, 2004).
Isu tentang semakin minimnya ruang terbuka di tengah kota akibat peruabhan fungsi bukan isapan jempol semata. Hal ini terjadi di hampir semua kota besar di Indonesia. Jika mengacu pada UU 26/2007 tentang penataan ruang, maka proporsi RTH seharusnya 30% yang merupakan kombinasi RTH publik dan privat, baik RTH aktif atau pasif. Sebagai gambaran, Toro (2011) menjabarkan bahwa proporsi luas RTH Jakarta baru sekitar 9,8 persen (kompas.com 25 April 2011), Medan sekitar 8 persen (hariansumutpos.com 5 Oktober 2010), Bandung sekitar 11 persen (Pikiran Rakyat Online 23 Februari 2011), Makassar sekitar 15 persen (mediaindonesia.com 21 Februari 2011), Solo sekitar 18 persen (republika.co.id 12 Mei 2011), dan Malang sekitar 17 persen (mediaindonesia.com 27 Maret 2011).
Padahal RTH tersebut, terutama RTH aktif yang biasanya diwujudkan sebagai taman publik, merupakan wadah bermain anak-anak yang kondusif. Lebih jauh lagi, bahkan ruang bermain pada ruang terbuka tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh anak saja, tapi juga untuk berbagai kalangan. Meski begitu, sebenarnya anak-anak tetap membutuhkan ruang bermain khusus yang sifatnya terbuka dan memang benar-benar ditujukan untuk mereka. Minimnya ruang bermain anak di perkotaan tercermin dari banyaknya anak-anak yang bermain di tempat- tempat yang bukan semestinya tempat bermain seperti di jalanan, bantaran kali, dan tempat yang kurang pas. Trend yang berkembang saat ini memang permainan anak-anak yang sifatnya di ruang terbuka akhirnya tidak populer dan mendorong anak-anak menjadi cenderung pasif dan individualis.
Situasi yang memprihatinkan ini memaksa anak-anak bermain di tempat bermain khusus dan tidak menggunakan tempat bermain di ruang terbuka yang merupakan sebuah ruang publik yang nyaman, karena memang tidak ada lagi ruang terbuka untuk bermain. Sering kita lihat banyak anak-anak bermain bola di jalanan beraspal, yang membahayakan nyawa mereka. Berkurangnya ruang terbuka publik ini tidak saja merupakan persoalan pakar lingkungan, tetapi menjadi beban psikologis masyarakat kota akan kebutuhan ruang sebagai aktualisasi diri (Sukawi, 2007). Maraknya pembangunan gedung (mall, ruko, kantor) semakin meminggirkan anak-anak yang sangat membutuhkan ruang terbuka hijau untuk tempat bermain. Kecenderungan anak-anak untuk memilih permainan modern yang tidak menuntut ruang spasial khusus bagi mereka tentu akan mempengaruhi psikologis perkembangan mereka nanti. Buruknya perkembangan ini pada anak tidak terlepas pada kemampuan pemerintah menyediakan ruang bermain khusus bagi anak tersebut.
Pentingnya ruang bermain bagi anak-anak di kota, seperti diungkapkan Pearce (1980, dalam Sukawi, 2007), ruang bermain merupakan tempat dimana anak-anak tumbuh dan mengembangkan intelegensinya. Tempat dimana mereka membuat kontak dan proses dengan lingkungan, serta membantu sistem sensor dan proses otak secara keseluruhan. Dari tempat bermain pula, anak belajar sportivitas, disiplin dan mengembangkan kepribadiannya.

Sumber:
Saragih, Bobby. 2004. Konsep Desain Tempat Bermain Anak: Sebuah Study Tempat Bermain Anak di Perumahan Rumah Sederhana (RS). Disampaikan pada Seminar Nasional ”Kota Ramah Anak, Jakarta, 12 Oktober 2004.
Toro, Kuncoro. 2011. Langkah Setapak Menuju Pengurangan Emisi Karbon 26% pada Tahun 2020: Target Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota. http://kuncoromm.blogdetik.com
Sukawi, 2007. Pelajaran Mahal Minimnya Ruang Bermain. Semarang: Jurnal Undip Press.


“Kompetensi SDM Penataan Ruang Perlu Ditingkatkan”

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang penataan ruang masih terbatas. Oleh karenanya perlu upaya peningkatan kompetensi SDM, salah satunya melalui penyelenggaraan forum ini. Hal tersebut terungkap pada Forum Pengembangan Penataan Ruang yang diprakarsai oleh Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR) di Sanur, Bali (26/7).

“kita belum memiliki data kompetensi SDM bidang penataan ruang di daerah, serta data tenaga ahli yang ada di konsultan yang telah menjalani pelatihan penataan ruang, karenanya perlu memperkuat mitra kita,” ujar Ketua Bidang Kajian dan Perencanaan Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia Yayat Supriatna.

Mitra yang dimaksudkan tidak sebatas tenaga ahli konsultan saja, namun juga perguruan tinggi dan pengembang. Khusus untuk tenaga ahli konsultan terjadi krisis tenaga pendamping untuk penyelesaian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di daerah, imbuh Yayat.

Kepala BIPR Made Bagus Budihardjo menegaskan, BIPR akan mengembangkan pelatihan yang bersifat mandiri aparatur dan non-aparatur. Substansi pelatihan tidak hanya mencakup aspek perencanaan saja, namun juga konteks pemanfaatan dan pengendalian, serta dapat menjawab permasalahan di daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pelatihan mandiri ini diharapkan dapat melengkapi pelatihan penataan ruang di Indonesia, sehingga kompetensi SDM bidang penataan ruang dapat ditingkatkan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan pandangan-pandangan konstruktif untuk menyikapi isu dan permasalahan penataan ruang di Indonesia, khususnya terkait SDM penataan ruang. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan bagi penyempurnaan konsep pengembangan kapasitas SDM yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang.
Forum tersebut membahas beberapa aspek, antara lain mengenai Grand Design dalam rangka peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang, tema pelatihan untuk SDM bidang penataan ruang, dan pengembangan pelatihan bidang penataan ruang secara mandiri.

Forum ini dihadiri oleh para pakar, baik yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, perguruan tinggi serta asosiasi profesi, antara lain Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) Pekerjaan Umum, Bappeda Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, Dinas PU Provinsi Bali, Universitas Tarumanegara, Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Hasanuddin, IAP dan TU-Delft. (shn/nik)

Sumber : admintaru_280711 (www.penataanruang.net)