“UU 26/2007, UPAYA REFORMASI PERATURAN BIDANG PENATAAN RUANG”

Pemerintah memiliki beberapa kebijakan dalam bidang penataan ruang. Salah satunya adalah mereformasi peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) No. 24/1992 tentang penataan ruang menjadi Undang-Undang No. 26/2007. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi dalam Coffee Morning Lemhannas RI di Jakarta (7/6).

Menurut Imam, latar belakang UU tersebut direvisi karena lebih banyak mengatur substansi perencanaan tata ruang sehingga pengaturan untuk implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang masih lemah. Selain itu, UU 24/1992 tidak mengatur keterkaitan yang tegas antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Menengah.

Senada dengan Imam, Dosen Universitas Diponegoro Semarang Sugiono Soetomo menjelaskan bahwa penetapan UU No. 26/2007 tentang penataan ruang merupakan langkah penyempurnaan dari UU 24/1992 yang memuat ketentuan mengenai sistem pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dari tingkat pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk masyarakat merupakan kunci penting dalam penerapan skenario kebijakan nasional, yang kemudian diimplentasikan oleh kekuatan lokal.

Salah satu peraturan pelaksanaan dari UU 26/2007 yaitu Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dimana didalamnya memuat pengaturan mengenai ruang wilayah nasional. Dalam RTRWN, diatur berbagai kepentingan pembangunan secara spasial, termasuk dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Dengan adanya penetapan Kawasan Strategis Nasonal, Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dalam RTRWN maka diharapkan pembangunan tidak hanya terkosentrasi di Pulau Jawa-Bali, namun merata ke Bagian Timur Indonesia, imbuh Sugiono.

Dalam kesempatan tersebut, Imam juga menyampaikan keterkaitan RTRWN dengan 6 koridor ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sehingga diharapkan 6 koridor ekonomi tersebut dapat terwujud sesuai dengan kerangka penataan ruang wilayah nasional.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diamanatkan oleh UU 26/2007 diselesaikan paling lambat dua tahun untuk RTRW Provinsi dan tiga tahun untuk RTRW Kabupaten/Kota. Saat ini Direktorat Jenderal Penataan Ruang terus mendorong pemerintah daerah agar segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW-nya melalui pendampingan penyusunan dan penetapan RTRW.

“Harapannya akhir tahun 2011 semua daerah telah memiliki Perda tentang RTRW sebagai dasar perizinan untuk kegiatan pembangunan di daerahnya,” tegas Imam. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI serta diikuiti oleh para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Lemhannas. (ai/nik)

Sumber: http://www.penataanruang.net

About ilmutatakota

All about city planning science. Sharing knowledge about urban planning to my respectful Tweetizens :) View all posts by ilmutatakota

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: