RUANG TERBUKA HIJAU TIDAK HANYA BICARA KUANTITAS

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu fungsi yang wajib ada di Rencana Tata Ruang Wilayah terutama di perkotaan. Dalam amanat UU No.26/2007 disebutkan bahwa luasan RTH minimum 30 persen, meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. “Kebutuhan preskriptif RTH sebesar 30 persen memang harus terus diupayakan semua pihak, namun ternyata yang tidak kalah dibutuhkan adalah kualitas RTH itu sendiri, terutama warga kota,” ujar Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi dalam Ekspose Rencana Kegiatan Tim Penugasan Khusus Bidang RTH di Jakarta pekan lalu.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas RTH. Pertama, konsisten dalam mengkonservasi alam di perkotaan. RTH sebagai bagian dari kawasan lindung memiliki kontribusi besar untuk menyuplai ketahanan dan keseimbangan lingkungan perkotaan. “Kegiatan menanam pohon pun bisa menjadi salah satu bagian kecil mewujudkan RTH,” imbuh Imam.

Kedua, memaksimalkan fungsi dan utilisasi RTH yang sudah ada, sehingga meningkatkan fungsi interaksi warga dengan RTH tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah mewujudkan Jaringan RTH. Hal ini karena memiliki dampak penting bagi warganya. Kemudahan ini dapat berupa aksesibilitas yang baik, kelengkapan fasilitas, dan sebagainya, tambah Imam.

Target DJPR dari hasil tim ini salah satunya dengan mendokumentasikan tingkat capaian RTH kota eksisting dan target 20 tahun kedepan dalam RTRW dengan sistem database yang handal. Database RTH akan dibuat untuk 93 Kota dan 7 KSN Perkotaan, setidaknya memuat luasan RTH eksisting dan rencana, dominasi RTH Publik, dan pola pengelolaan RTH Publik. Database ini dibangun dengan asumsi adanya kebutuhan informasi tentang hal tersebut. Jika memungkinkan aplikasi web pun akan dilakukan sebagai komplementer.

Selain itu usulan program percepatan pemenuhan RTH Publik akan disusun. Usulan berawal dari himpunan terhadap 8 pemerintah kota dimana 7 kota di antaranya sudah memiliki program kota hijau. Tujuh kota tersebut antara lain Kupang, Ambon, Probolinggo, Bukittinggi, Palu, Gorontalo, dan Surakarta. Need assesment dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan kota, terutama mengenai kebutuhan akan RTH Publik dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan program. Diharapkan dari usulan ini akan memacu realisasi program yang mendukung percepatan pemenuhan 20% RTH publik yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota. (pd)

Sumber : admintaru_120511
http://www.penataanruang.net

About ilmutatakota

All about city planning science. Sharing knowledge about urban planning to my respectful Tweetizens :) View all posts by ilmutatakota

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: